Kemendagri Beri Arahan Strategi Percepatan Serapan Anggaran Daerah dan Lelang Dini

    Kemendagri Beri Arahan Strategi Percepatan Serapan Anggaran Daerah dan Lelang Dini

    JAKARTA - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cenderung meningkat tajam di akhir tahun. Hal itu sesuai dengan laporan yang disampaikan Pelaksana harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri) Agus Fatoni dalam Webinar yang digelar Ditjen Bina Keuda Kemendagri dengan tema "Lelang Dini dan Percepatan Realisasi APBD", Rabu (12/1/2022). 

    Webinar Keuda Update seri pertama diikuti oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan Kepala OPD terkait provinsi dan kabupaten/kota seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektur. Selain itu, webinar juga diikuti akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

    Nasi Goreng Spesial
    market.biz.id Nasi Goreng Spesial
    44% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    Pada webinar tersebut, Fatoni memaparkan, "Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan, baik provinsi, kabupaten dan kota sebesar 92, 48 % atau sebesar Rp.1.050, 93 T. Sedangkan realisasi belanja daerah secara keseluruhan 82, 69 % atau sebesar Rp.1.021, 26 T."

    Fatoni menuturkan, Kemendagri memberikan solusi agar kondisi tersebut tidak terus berulang, salah satunya melalui skema pengadaan dini.

    Nasi Goreng Campur
    market.biz.id Nasi Goreng Campur
    60% Rp 3.000
    Beli sekarang!

    “Pemda dapat melakukan pengadaan dini atas barang/jasa yang dapat dimulai pada Juli dan Agustus di tahun anggaran sebelumnya, ” ujarnya.

    Skema tersebut dijelaskan Fatoni, telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bahkan, lanjut dia, Kemendagri bersama LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut Fatoni, pada 2023, daerah dapat melakukan pengadaan dini pada Juli/Agustus di Tahun Anggaran 2022 saat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah ditetapkan. Bahkan daerah juga sudah bisa menetapkan pemenang lelang. Misalnya lelang barang/jasa tahun anggaran 2023 yang dapat dilakukan pada Juli/Agustus 2022.

    Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah dan strategi pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan realisasi belanja APBD tahun anggaran 2022 dan periode mendatang.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Mauritz Pandjaitan mengatakan, webinar yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan menyamakan persepsi diantara seluruh pejabat pengelola keuangan daerah dan juga pengelelola pendapatan keuangan daerah mengenai upaya-upaya perbaikan kinerja, capaian program, kegiatan dan pengeluaran APBD tahun 2022 maupun tahun yang akan datang.

    Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diwakili Agung Widiadi mengungkapkan, penyerapan Anggaran Daerah melalui APBD Tahun 2021 lebih rendah daripada penyerapan pada tahun 2020, namun secara nominal pengeluaran angka ini meningkat.

    OTOSATU.COM
    market.biz.id OTOSATU.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Pengeluaran APBD untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar 28% ini mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2020 hanya sekitar 24%, " tuturnya.

    Sementara itu, narasumber lainnya Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Raden Suhartono mengatakan, pengawasan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di daerah yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke Daerah maupun yang bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk desa maka dari aspek pengawasan dan pengendalian perlu mendapatkan perhatian dan sistem pengendalian interen yang dibangun dan dikembangkan oleh manajemen dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan di Daerah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.

    "Pembangunan nasional di daerah ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rakornas Covid-19 pada beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan BPKP dan APIP harus mencari penyebab lambatnya realisasi belanja, kemudian mencari solusi dan penyebab-penyebab itu dan mengawal agar Kementerian, Lembaga dan Pemda bisa menrealisasikan belanja dengan cepat dan akuntabel, " ujarnya.

    Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengatakan, kebijakan teknis pengadaan dini dan langkah persiapan pengadaan dalam mendorong percepatan realisasi APBD TA 2022.

    "Permasalahan yang selalu dialami dari tahun ke tahun adalah penyerapan anggaran yang cukup lama sehingga tidak terserap secara maksimal, oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan Penyerapan Anggaran secara optimal yakni dengan cara mulai tender pengeluaran belanja dimulai dari maret pada tahun berjalan, sehingga penyerapan ini dapat terlaksana dengan optimal, " ungkap Setya.

    Jakarta
    Muh. Ahkam Jayadi

    Muh. Ahkam Jayadi

    Artikel Sebelumnya

    Guna Dukung Kelancaran Pelayanan Kesehatan...

    Artikel Berikutnya

    Dandim 1405/Parepare Kunjungi Lokasi Persiapan...

    Komentar

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    solmi verified

    Muh. Ahkam Jayadi

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 86

    Registered: Aug 19, 2021

    Aa Ruslan Sutisna

    Aa Ruslan Sutisna verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 19

    Registered: Oct 27, 2021

    Riska Septia

    Riska Septia verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Dec 22, 2021

    Prijo Atmodjo

    Prijo Atmodjo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 13, 2020

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    The Domino’s Effect:  Domino’s Pizza Indonesia bersama Capillary Technologies Raih The International Loyalty Awards 2022 
    7 Perusahaan Asuransi Terdaftar di OJK
    Diskusi Kompetensi: Masa Depan LPK, LKP, BLK, dan LSP
    Risk Management: Resiko Pembiayaan yang Terintegrasi dengan Bank dan Fintech

    Ikuti Kami